Batam Menggugat World Bank/IMF

BATAM – Lokasinya yang cukup dekat dengan Singapura menjadi pilihan utama Batam ditetapkan sebagai pusat pertemuan Masyarakat Sipil Menggugat World Bank dan IMF. Acara ini dilaksanakan 12 hingga 18 September nanti dipusatkan di Asrama Haji Batam Center.

Ketua Panitia Pelaksana hajatan ini, Ramches Merdeka yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Merdeka (ARM) ketika dikonfirmasi Batam Today Jumat (25/8) mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk perlawanan kebijakan-kebijakan neo liberal dan sejalan dengan perjuangan rakyat melawan dominasi dan globalisasi ekonomi.

“ARM selaku panitia Pertemuan Masyarakat Sipil Menggugat Word Bank dan IMF akan menggelar berbagai kegiatan di Batam, sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan World Bank dan IMF,” katanya.

Menurut Ramches, sedikitnya 600-900 gerakan masyarakat sipil di Indonesia, Asia dan organisasi-organisasi jaringan-jaringan kelompok-kelompok internasional serta organisasi non pemerintah akan berpartisipasi dalan kegiatan tersebut

“Panitia akan menggelar diskusi, lokakarya, work shop yang dipresentasikan oleh nara sumber nasional dan internasonal menyangkut kebijakan atau kerja-kerja World Bank dan IMF seperti utang haram, dan bencana alam menjadi topik yang akan dibicarakan,” terangnya.

Disamping itu, kegiatan malam budaya, dan acara-acara multimedia, serta aksi protes dan demonstrasi di Batam atau Singapura.’Ya kiat akan mengelar demonstarasi di Batam atau Sinagpura,” ujarnya.

Pertemuan Bank Dunia/IMF 19-20 September 2006 di Singapura mengagendakan isu utama yang akan dibahas oleh Dewan Gubernur yaitu Kekuatan Suara (voting power). Dari total 184 negara-negara anggota Bank Dunia, 150 lebih merupakan negara-negara berkembang.

Hak suara yang dimiliki negara-negara berkembang hanya sebesar kurang lebih 33%. Sisanya, 67% dikuasai sekitar 34 negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Inggris, dan Jerman.

Namun begitu, acara ini bukan tidak mendapat hambatan, dari kalangan LSM lokal yang merasa tidak dilibatkan oleh panitia melakukan protes keras bahkan akan mengancam kelangsungan acara tersebut.

Seperti Forum Masyarakat Marginal (FRM), Badan Perumusan, Pengembangan Pemantapan, Pembangunan Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau (BP3KR), Forum Pencinta Lingkungan dan Pelestarian Hutan Lindung (FPLDPHL), Penggerak Pengusaha Kecil Menengah (PPKM), Batam Crisis Centre (BCC) mengaku tidak dilibatkan dalam acara yang bertajuk internasional tersebut.

Direktur Eksekutif FRM Ahadi Hutasoit mengataakn, panitia tidak mengakomodir seluruh LSM di Batam dan terkesan diam-diam. “Kita sebgai tuan rumah merasa tidak dilibatkan, jika panitia bersikap seperti ini kami protes keras,” tegasnya.

Menyikapi masalah tersebut Ramches mengatakan, panitia telah berupaya mekukan sosialiasi dan mengakomodir seluruh LSM yang ada di Batam. “Kita terus berupaya agar seluruh LSM di Batam terlibat dalam acara ini,” katanya.

Politic Files 16:11