Gerwani, Sekolah Bagi Kaum Perempuan

Penulis : Erlijna

Peneliti Institut Sejarah Sosial Indonesia

Pada dasarnya Gerwani berusaha menciptakan ruang dimana kaum perempuan kelas menengah-bawah dapat mempersiapkan diri untuk bergerak dan bersuara, menentukan kehidupan berpolitik bangsa.

Awal Desember 1965, sekelompok massa sipil berteriak-teriak mencari Jermini, anggota DPD (Dewan Pimpinan Daerah) Gerwani Bali. Massa terus melakukan pencarian. Akhirnya, Jermini keluar sambil menggendong bayinya yang baru berusia beberapa bulan. Massa memukuli sambil menggelandangnya menuju banjar, bersama tawanan-tawanan lain yang sudah dikumpulkan dalam keadaan duduk.

Jermini menyaksikan seorang anggota BTI (Barisan Tani Indonesia) sudah tewas. Tentara itu kemudian bersila di hadapan seorang mahasiswa tawanan dan menembaknya di bagian mulut hingga tewas. Di tengah proses penembakan, seorang laki-laki tiba-tiba menghela Jermini, menyuruhnya pergi dari tempat itu. Pagi itu sekitar sepuluh orang tawanan ditembak mati. Yang masih hidup diangkut dengan truk powermenuju bekas kantor CDB (Central Daerah Besar)[1] PKI di Sanglah yang telah disita penguasa militer. Sepanjang perburuan kaum merah di Bali, kantor CDB di Sanglah diubah oleh kelompok militer menjadi tempat tahanan. Hari itu Jermini selamat. Baru beberapa hari kemudian ia ditangkap dan ditahan di kantor Kodim.

“Ibu terus dicari-cari di belakang pintu, didapat itu, terus ditombok sama besi lancip … “Keluar, tokoh Gerwani[2]!” dia bilang gitu. Ya, daripada anak-anak dibunuh, lebih baik dah, ibu menyerah…” (Jermini, Denpasar, 17/8/00).

Penangkapan terhadap Jermini dan rekan-rekannya pada Desember 1965 berujung pada bubarnya Gerwani daerah Bali. Berbagai kegiatan yang telah mereka lakukan selama lebih dari satu dekade, termasuk mendirikan kursus pemberantasan buta huruf (PBH) bagi perempuan dewasa dan taman kanak-kanak (TK) Melati, hancur. Peristiwa serupa yang dialami Jermini telah lebih dahulu dialami para aktivis Gerwani di Jakarta dan wilayah-wilayah lain di Pulau Jawa, serta Medan.

Soeharto secara resmi melarang dan membubarkan Gerwani pada 12 Maret 1966. Namun, propaganda hitam[3] yang diciptakan Angkatan Darat di bawah pimpinannya, sejak pertengahan Oktober 1965, terbukti efektif membungkam dan membabat organisasi perempuan itu. Propaganda tersebut berlanjut dengan perburuan terhadap aktivis-aktivis, dan aksi vandalisme terhadap kantor dan tempat-tempat kegiatan Gerwani. Akhirnya organisasi perempuan yang berhaluan sosialis itu pun luluh lantak.

Awalnya, seluruh kegiatan Gerwani ditujukan untuk membangun kemampuan perempuan untuk turut serta dalam menegaskan kedaulatan bangsa yang berbasis kerakyatan. Dalam perspektif Gerwani, sebagai bagian dari rakyat, kaum perempuan harus ikut mendefinisikan entitas Indonesia. Untuk bisa melaksanakan tugas itu, perempuan harus sadar politik, mau bekerja keras, terdidik dan berani memimpin. Kenyataannya banyak perempuan masih belum memenuhi prasyarat itu. Namun kalangan perempuan yang belum ‘sedar’ itu telah berkontribusi dalam tubuh Gerwani, sebagai sebuah organ gerakan perempuan yang sedang tumbuh pesat. Gerwani memobilisasi perempuan-perempuan kelas menengah untuk bekerja di kalangan perempuan miskin perkotaan dan perempuan-perempuan tani di desa-desa pelosok untuk menyebarkan kesadaran baru itu.

Pada dasarnya Gerwani berusaha menciptakan ruang di mana kaum perempuan kelas menengah-bawah dapat mempersiapkan diri untuk bergerak dan bersuara, menentukan kehidupan berpolitik bangsa. Garis organisasi Gerwani yang cenderung berhaluan kiri tersebut, setidaknya telah memotivasi Angkatan Darat untuk menghitungnya sebagai potensi “berbahaya”, terlebih lagi jika dibiarkan terus hidup.

Peristiwa 1965 dengan demikian menghentikan upaya Gerwani untuk mempersiapkan keterlibatan kaum perempuan dalam kehidupan negara-bangsa. Gerwis (embrio Gerwani) memang didirikan untuk menampung perempuan-perempuan ‘sedar’ politik. Namun setelah Gerwis berubah menjadi Gerwani dalam Kongres I (1951), kata ‘sedar’ ikut berubah menjadi cita-cita dan bukan lagi penanda bagi organisasi ini. Gerwis menerima siapapun kaum perempuan yang ingin menjadi anggotanya. Untuk itu setiap kegiatan yang mereka selenggarakan berfungsi sebagai ruang belajar bagi anggota-anggotanya. Saraswati, anggota DPD Gerwani Jawa Timur, menuturkan:

“Jadi memang masalah pendidikan adalah masalah yang sangat vital untuk kepentingan suatu bangsa ini. …Lha ini, yang bisa dicapai oleh Gerwani bagus … karena programnya ya, karena pendidikan. …[Namun] Saya kira yang jelas saja misalnya, waktu itu soal politik [nasional] itu ya belum mengerti, gitu. …[Karena] Gerwani itu terdiri dari massa yang, semua itu baru ke arah gimana meningkatkan taraf budaya, taraf pendidikan gitu” (Saraswati, Jakarta, 5/2/05).

Sebenarnya, bagaimana Gerwani mempersiapkan dan menggerakkan kaum perempuan yang secara umum masih kesulitan dalam mengakses pendidikan formal dan belum sadar politik untuk ikut serta dalam mengurus masyarakat dan menentukan kebijakan negara? Dengan kata lain, bagaimana Gerwani berfungsi sebagai institusi pendidikan bagi kaum perempuan? Kemudian muncul pertanyaan, apa visi Gerwani tentang perempuan dan apa gagasannya tentang pendidikan bagi kaum perempuan? Sejauhmana capaiannya? Untuk itu saya mewawancarai sejarah hidup 6 anggota dan 13 pengurus Gerwani. Untuk menyusun esai ini, saya membandingkan tuturan satu dengan yang lain untuk mencari kesesuaian cerita, mengambil kisah-kisah yang saling melengkapi dan berusaha memahami kontras-kontras ingatan.

Gerwis dan Gerwani

Gerwis berdiri pada 4 Juni 1950, beberapa bulan setelah Indonesia berdaulat penuh, untuk mewadahi perjuangan politik perempuan. Menurut Sulami yang terlibat dalam Gerwis sejak awal berdirinya dan kemudian menjadi Sekjen Gerwani:

“Sebuah gerakan yang … membela hak-hak wanita tidak akan dapat menyelesaikan soalnya, bila tidak dibarengi dengan melawan sebab-sebabnya yang berakar. Yaitu sistem feodal yang masih tersisa di seluruh tanah air dan sistim ekonomi politik kolonialis dan kapitalistis”[4].

Gerwis merupakan hasil fusi dari enam organisasi perempuan[5]. Agak sulit menemukan referensi-referensi yang bisa menjelaskan kegiatan keenam organisasi tersebut sebelum berfusi menjadi Gerwis. Satu istilah yang paling sering disebut hanyalah Istri Sedar.

Gerwis memandang kemerdekaan sebagai modal awal untuk memperjuangkan perbaikan kehidupan perempuan. Sedikit sekali bahan, baik dalam bentuk tulisan maupun tuturan, tentang periode 1950-1953 yang merupakan periode kritis dalam sejarah Gerwis. Sesungguhnya menarik untuk mengetahui apa yang mendorong keenam organisasi perempuan di atas berfusi, bagaimana proses perdebatan awal untuk menentukan arah gerak mereka, bagaimana mereka mendefinisikan perempuan yang ‘sedar’ dan mengapa mereka memutuskan untuk menanggalkan kata itu dari namanya.

Sejak Kongres Gerwis I di Surabaya, Desember 1951, konsep ‘perempuan sedar’ sudah menjadi bahan perdebatan sengit. Perdebatan itu pada akhirnya berkait dengan apakah Gerwis tetap akan mempertahankan bentuk organisasi kader atau beralih menjadi organisasi massa untuk memenuhi target PKI untuk Pemilu 1955 (Wieringa [1999a]).

Lepas dari soal itu, perempuan-perempuan yang terlibat dalam Kongres 1951 memiliki kesadaran politik yang beragam. Ada jarak antara perempuan-perempuan ‘pinter’ di jajaran pemimpin yang sudah malang-melintang dalam dunia politik sejak masa kolonial Belanda dengan peserta-peserta kongres yang lebih muda. Salah satu diantara peserta muda itu adalah Saraswati, utusan Bojonegoro, ia menuturkan:

“…waktu itu saya nggak merasa [cukup paham] … agendanya apa gitu ya, lalu misalnya masalah apa, lalu dibentuk komisi, semacam itu, saya nggak merasa. Mungkin waktu itu ditangani oleh orang yang pinter-pinter itu. … Bu [SK] Trimurti, Bu Suwarti, Bu Sri Panggian dari Solo itu. … Termasuk Bu [Siti Su]Ndari. Apa, itu kan termasuk orang-orang pinter. … waktu itu saya masih muda…” (Saraswati, Jakarta, 21/12/04)

Pada saat itu usia Saraswati sekitar 20 tahun. Pengalaman berorganisasi yang dimilikinya hanyalah menjadi juru tulis bagi seorang istri lurah. Seorang perempuan yang buta huruf, tidak mengerti seluk-beluk organisasi, dan mau tak mau harus memimpin Fujinkai di desanya hanya karena posisi suaminya. Sesudah kongres, Saraswati mulai mempelajari gagasan Gerwis tentang keperempuanan.

Dalam Kongres Gerwis II tahun 1954, kata ’sedar’ akhirnya dihapus. Nama Gerwis berubah menjadi Gerwani dengan orientasi garis massa menggantikan garis kader. Diperlukan penelitian lebih lanjut, terutama menyangkut periode pendek antara pertengahan 1950 sampai Desember 1951 untuk mengetahui perbedaan antara Gerwis dengan Gerwani. Soerastri Karma (SK) Trimurti sendiri mengatakan tidak ada perubahan yang signifikan. Sejak awal banyak anggota Gerwis adalah perempuan desa berpendidikan rendah dan belum sadar politik, sehingga program utama Gerwis adalah menuntut UU Perkawinan yang melindungi hak-hak perempuan, serta mengkampanyekan hak-hak perempuan dan memperjuangkan hak-hak buruh tani[6]. Namun tentu saja pembukaan pintu keanggotaan yang selebar-lebarnya[7] membawa konsekuensi bagi Gerwani. Jarak antara kesadaran dan strategi politik pimpinan pusatnya dengan persoalan-persoalan yang digeluti anggota sehari-hari sangat lebar.

Hal itu tampak dari laporan-laporan tentang kegiatan-kegiatan Gerwani di dalam kongres yang selalu campur-aduk tanpa kaitan yang jelas antara kegiatan untuk merespon politik nasional. Misalnya kampanye Irian Barat, ganyang Malaysia, dan isu perdamaian dunia nampaknya tidak berkorelasi dengan upaya merespon persoalan perempuan di desa dan perkampungan miskin perkotaan. Persoalan domestik perempuan nampaknya lebih membutuhkan respon lebih jauh dari Gerwani. Persoalan-persoalan tersebut antara lain mengenai poligami, kawin paksa, dan perkawinan anak di bawah umur. Selain itu persoalan yang menjadi prioritas Gerwani untuk segera merespon antara lain persoalan agraria, perburuhan, dan persoalan partisipasi perempuan di ruang publik. Jadi, persoalan-persoalan yang mesti segera direspon Gerwani selain persoalan nasional antara lain mengenai nasib tani tanpa tanah, bagi hasil yang tak adil, upah buruh yang rendah, eksploitasi dan kekerasan terhadap buruh perempuan, bencana alam, akses kaum miskin terhadap pendidikan, serta akses perempuan terhadap jabatan-jabatan di pemerintahan.

Wieringa[8] berusaha memahami keseluruhan yang campur aduk itu dalam konsep ’tiga medan’ perjuangan Gerwani, yaitu medan politik, medan feminisme dan medan daerah. Namun menurut saya yang terjadi sesungguhnya adalah, Gerwani belum selesai merumuskan politik perempuan berdasarkan pergulatan kerjanya di lapangan. Dalam perjalanan hidupnya yang singkat, 15 tahun, Gerwani sedang dalam proses uji coba untuk merumuskan politik perempuan. Sebelum Peristiwa 1965 terjadi, ruang uji-coba itu tersedia bagi Gerwani. Dalam kerangka mendefinisikan politik perempuan itu Gerwani tampil sebagai institusi pendidikan, baik untuk pimpinan maupun anggota-anggotanya. Gerwani menjadi jembatan untuk menuju kondisi perempuan ideal yang dicita-citakan, yaitu perempuan yang sadar politik dan bergerak.

Mendidik Perempuan

Seluruh kegiatan Gerwani bertujuan untuk mendidik anggotanya menjadi perempuan yang sadar politik. Perempuan-perempuan ini kemudian didorong untuk merawat dan mendidik rakyat. Pendidikan berlangsung melalui kegiatan yang programatik maupun kegiatan-kegiatan informal yang berlangsung dalam pergaulan keseharian antaranggota atau dalam pergaulan anggota Gerwani dengan masyarakat. Kegiatan-kegiatan Gerwani yang akan saya kaji dalam esai ini adalah yang berbentuk anjangsana, turun ke bawah (turba), ceramah, dan pertemuan-pertemuan rutin. Bentuk kegiatan tersebut meliputi rapat, kursus-kursus keterampilan, kursus pemberantasan buta huruf, pendirian TK Melati. Disamping itu, kegiatan kursus kader lebih banyak ditujukan pada para pimpinan cabang serta level kepemimpinan lain yang lebih tinggi. Gerwani menuntut anggotanya untuk memberi contoh kehidupan keluarga sosialis yang sederhana, solider dan berdisiplin di tengah masyarakat. Karena itu saya juga akan meninjau secara khusus keseharian rumah tangga para anggotanya.

Menciptakan Ruang Pemahaman antar-Perempuan: Anjangsana dan Turba

Anjangsana dan turba merupakan media bagi para pengurus Gerwani untuk mempelajari situasi anggota dan masyarakat dimana mereka tinggal. Kedua metode ini agaknya menjadi medium kaderisasi yang lebih efektif dibanding kursus kader, yang lebih jarang diselenggarakan. Srigati menilai, pola demikian justru bisa lebih dalam menyelami persoalan perempuan lantaran sering mendapat tugas berkunjung ke cabang-cabang. Ia mengatakan:

“…di Semarang [DPD Jawa Tengah]. Lebih lagi luas lagi pengetahuan saya, mengenai organisasi, dan program emansipasi wanita, masalah pendidikan, masalah sosial, kedudukan wanita, di masyarakat maupun di dalam rumah tangga itu semakin saya, mengerti, betapa pincangnya kehidupan, kedudukan wanita pada saat itu. Karena juga pendidikan yang belum begitu memadai dengan kebutuhan masyarakat bagi wanita, sehingga, setelah saya di Semarang –saya kan bukan hanya di, kota aja– justru di Semarang saya lebih luas lagi dalam wawasan saya terhadap kewanitaan karena saya meliputi [berkeliling] Jawa Tengah…” (Srigati, 20/4/05).

Kegiatan anjangsana juga kerap dimanfaatkan untuk berbincang-bincang secara informal antara pengurus dengan anggota. Pertemuan-pertemuan informal seperti ini seringkali lebih efektif dibanding ceramah, karena perempuan-perempuan yang dikunjungi lebih punya kesempatan untuk bicara.

“Gerwani itu … memang… mau ke bawah ini lho. Jadi … [organisasi perempuan lain] kan ya sudah [mengadakan ceramah] di kelurahan gitu kan itu saja. Mandeg sudah. Kalau Gerwani … terus langsung tatap muka dengan mereka itu. Bisa ngomong. Kadang-kadang kalau sudah begitu ya sampai malam, cerita-cerita. … Sehingga kadang-kadang kita terus ya kelakar, ya bisa mengambil apanya ya misalnya uneg-uneg gimana kalau perempuan itu…” (Saraswati, 21/12/04)

Dalam bincang-bincang santai itu, pimpinan-pimpinan Gerwani bisa bertukar pikiran dengan perempuan-perempuan yang dikunjungi tentang persoalan-persoalan keseharian mereka, sekaligus memperkenalkan gagasan-gagasan Gerwani. Riani mencontohkan bagaimana melalui perbincangan informal saat anjangsana, mendorong anggota untuk menyekolahkan anak perempuan mereka. Ia menegaskan:

 “…kalo berorganisasi apapun yang penting itu home-visit (anjangsana). Jadi orang itu kalo ditinjau didekat, didekati dekat rumah senang. Merasa diperhatikan” (Riani, Solo, 15/4/05).

Istilah turba seringkali dipakai  bergantian dengan anjangsana. Namun turba memiliki pengertian lain, yaitu sebagai ruang untuk mempertemukan pimpinan yang mewakili kelas menengah dengan anggota yang umumnya berasal dari kaum tani miskin. Para pimpinan yang mengikuti program turba biasanya dari tingkat cabang dan tingkat lain yang lebih tinggi. Mereka harus tinggal selama beberapa hari di desa-desa yang telah ditentukan dan turut dalam kegiatan setempat. Saraswati memaknai konsep turba bukan sekadar menciptakan ruang bagi kader untuk memahami kehidupan rakyat, namun juga untuk ‘menyatu’ dengan rakyat.

“Jadi kalau dulu kan pernah …[ada] namanya turba, turun ke bawah, nah itu … makan bersama, tidur bersama, kerja bersama. Waktu itu entah tahun berapa, itu semua pimpinan Gerwani turun ke bawah. … jadi misalnya saya yang ditugasken ya … untuk turun ke bawah itu ya. Saya diberi desa di mana itu ya. Lha itu. Terus kita lihat, di desa itu kan sudah ada Gerwani. Lha di situ kan sudah ada plan (rencana), sampai berapa hari di situ. Misalnya plan sampai sepuluh hari di situ. Lha itu apa? Sebelum kita terjun itu mesti kita omong-omong, sama Gerwani seluruh tempat ini. “Di sini ada problem apa?” nah begitu. Ada problem apa yang dalam arti bisa dibantu untuk memecahken [???]. … pimpinan ini harus satu dengan rakyat. Harus tahu kehidupan sehari-hari rakyat itu. …Suatu contoh mereka yang laki-laki itu, pagi-pagi sudah mesti pergi ke sawah. Terus yang perempuannya apa? Nah ini, di situ harus bersama-sama kita ikut bekerja di sini. Kalau siang, nah gimana makanan sehari-hari yang mereka makan itu, dari mana ini. Jadi meneliti sampai ke situ, lalu keadaan anaknya bisa sekolah” (Saraswati, 5/2/05).

Saraswati dan para pimpinan Gerwani lain diharuskan untuk ikut memotong padi dan meneliti bagaimana bagi hasil dilakukan antara tuan tanah dengan buruhnya. Menurutnya, hasil dari program turba adalah keterlibatan Gerwani dalam memperjuangkan sistem bagi hasil pertanian yang lebih adil. Untuk memperjuangkannya, mereka bekerja sama dengan BTI (Barisan Tani Indonesia).

Masih dibutuhkan penelitian lebih lanjut bagaimana dan sejauh mana aksi menuntut bagi hasil dan juga kepemilikan tanah dilakukan dan apa hasilnya. Agaknya program turba untuk memahami kehidupan kaum tani juga dilakukan secara serentak hingga di Bali. Turba juga bertujuan untuk memperkenalkan wakil-wakil Gerwani di parlemen kepada massa anggota sekaligus menyosialisasikan hak politik perempuan.

”Jadi mesti tunjukkan … kita punya wakil sekarang ini. Jadi  misalnya dari pusat sampai kabupaten, kita punya wakil. Lha ini lalu sedikit kita bicara. Bicara tentang demokrasi. Jadi rakyat berhak berbicara. Rakyat berhak berpendapat. Nah ini, waktu itu salurannya lewat DPR lewat wakil rakyat. Ini. Jadi ya apa dalam arti mengungkap apakah yang dimaksudkan dengan demokrasi … misalnya di sini, ada Bu ini, Bu [Umi] Sarjono, Bu Kartinah [Kurdi], ada siapa lagi, Bu, Mbak Siti Sundari kalau nggak salah ya. Lha itu wakil-wakil kita[9] yang dalam DPR. Jadi untuk meningkatkan kesadaran pengertian politik ya … misalnya, khususnya tentang demokrasi itu ya begitu itu caranya” (Saraswati, Jakarta, 5/2/05).

Kehadiran para pimpinan untuk melakukan turba juga dimanfaatkan untuk menyelenggarakan ceramah tentang hak-hak perempuan, persoalan dan tuntutannya.

“Lha pada suatu ketika, wakil DPR ini turun ke bawah. Jadi waktu itu saya pernah ngawal Bu Salawati Daud[10] sampai daerah sana, jadi Jember, Banyuwangi. Itu. Di sini, itu saya kira. Bentuknya memang semacam apa, ya kalau dulu istilahnya itu, apa ceramah, apa-apa gitu ya. Jadi ya ceramah misalnya bicara tentang undang-undang perkawinan. Karena dia ini wakil. Konkritnya wakil dari kaum perempuan. Nah ini sekalian. Untuk itu mengapa kita juga bicara tentang undang-undang perkawinan. Lha melalui wakil ini. Jadi misalnya, “Cocok nggak, mau nggak, kalau kaum perempuan ini dimadu?” Terus jawabnya mesti tidak mau. ”Nah kalau tidak mau, cocok nggak kalau di PB [pengurus besar] Gerwani punya program, menuntut undang-undang perkawinan yang landasannya itu adalah monogami?” Jadi [kalau] nggak mau, kita nentang poligami, nah misalnya itu. Jadi caranya memang macem-macem. Jadi tinggal apa, program yang kita bawa ke, bawah menyesuaiken dengan ini misalnya ini, misalnya kan, misalnya kita sebelum ceramah itu kan sudah ngomong-ngomong dulu di kota ini apa, yang menjadi, ada persoalan apa misalnya begitu. Itu kita bawa dalam pertemuan-pertemuan tersebut” (Saraswati, Jakarta, 5/2/05).

Gerwani membangun budaya politik dimana wakil-wakil mereka di parlemen harus tetap mengurus organisasi asal beserta massanya. Andhika mengatakan: … untuk merombak segala sesuatu itu harus satu dengan rakyat, he-eeng (Blitar, 8/12/00). Andhika juga tetap melakukan pekerjaannya membela buruh-buruh rokok perempuan atas tindak pelecehan para mandor pabrik. Selain bertugas sebagai anggota parlemen untuk Kabupaten Blitar, Andhika juga menjadi anggota delegasi buruh terkait tuntutan perbaikan kesejahteraan hidup. Kustini yang menjadi anggota DPRD-GR Tingkat II Purwodadi juga ikut sebagai anggota delegasi, menuntut dicabutnya aturan yang tidak memperbolehkan perempuan menduduki jabatan lurah. Di samping itu, sebagai seorang guru, ia tetap menjalankan tugas utama: mengajar. Akhirnya, Ia berhasil memperjuangkan pembangunan SD di sebuah desa di Purwodadi melalui keanggotaannya di parlemen. Menurut Sita, seorang ketua DPRD Tk. II Cilacap, betapapun menjadi anggota parlemen, ia masih tetap punya waktu untuk mengurus organisasi. Sembari tertawa Ia mengatakan, ”Ketua DPR kan nggak tiap hari sidang [tertawa]. … Ke kantor, DPRD juga nggak tiap hari. Kalo ada keperluan aja” (Jakarta, 23/7/04).

Memaknai Kebiasaan Berkumpul Kaum Perempuan

Riani menuturkan bahwa perempuan punya kebiasaan berkumpul di sela pekerjaannya mengurus rumah tangga dan mencari nafkah. Namun kegiatan berkumpul itu biasanya hanya diisi dengan pembicaraan tak berujung yang seringkali berakhir dengan pergunjingan. Yang dilakukan Gerwani adalah mengadopsi kebiasaan yang sudah ada di kalangan perempuan dan memberinya makna dan tujuan baru. Ia mengungkapkan:

”Dadi wanita ki men, ngerti kebutuhanne. Engko ditingkatne kawruhe, lan lia-liane ra mung ngumpul-ngumpul, ra mung dang-nak neng omah wae.” (Jadi wanita itu biar, mengerti kebutuhannya. Nanti ditingkatkan pengetahuannya, dan lain-lainnya tidak hanya kumpul-kumpul, tidak hanya dang-nak di rumah saja.”

Setahap demi setahap, Gerwani memperkenalkan perempuan pada dunia organisasi, diawali dengan menyelenggarakan pertemuan rutin untuk mendiskusikan pengalaman dan kursus-kursus untuk meningkatkan keterampilan.

“Ya membentuk, anu, ranting. Terus lalu kegiatan-ne opo neng kono. Di situ ada kegiatan apa. Leh mbuat kerupuk atau mbuat apa, mbuat apa, ibu disuruh berperan serta jangan, wonten dalem miasto (di rumah saja). … mesti dipanggil [rapat anggota] … kalo di desa … Mbiyen kuwi (dulu itu) Seloso Kliwon! Seloso Kliwon lagi itu. Ingat-ingatnya mudah gitu. … Sok tiga bulan sekali tho kalo kecamatan. tingkat kecamatan. … kalo, kabupaten ya enam bulan pleno-pleno itu lalu ada masalah apa laporan-laporan itu. …di samping itu kan diada, itu, pengertian tadi home industry (industri rumahan) dan sebagainya, tukar pengalaman … [tentang] persoalan kehidupan mereka ndak usah muluk-muluk. Yang muluk-muluk hanya kadernya mestinya. Wong sudah, sampe tingkatannya sampe tingkat, kecamatan mulai ya harus diisi, harus ini, ini. Isinya ini, ini itu ya harus meni, ya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, ndak untuk macem-macem” (Riani, Solo, 15/4/05).

Selain rapat anggota dan kursus-kursus untuk meningkatkan keterampilan ekonomi, media pengorganisasian lain adalah bentuk kursus pemberantasan buta huruf, arisan, dan ceramah. Selain itu, Gerwani juga kerap menyelenggarakan ceramah tentang persoalan-persoalan spesifik perempuan maupun persoalan-persoalan lain yang lebih bersifat umum. Di Jawa Tengah, pertemuan-pertemuan tersebut, apapun bentuknya, disebut sebagai ‘kumpulan’.

Kumpulan menjadi ajang untuk memecahkan persoalan-persoalan keseharian perempuan. Salah satu persoalan yang didiskusikan dalam arisan Gerwani di daerah pedesaan adalah soal pertanian.

“Pengertian-pengertian kan membutuhkan bekal. Membutuhkan bekal diskusi itu ada. Diskusi mendiskusikan apa permasalahan kan ada permasalahan. Masalah apa umpamanya pertanian kalo wong (orang) tani. Wayah nandur, “Nandur kok, ora, woh e ra akeh i sebab e opo?”  (Musim tanam, “Menanam kok, nggak, buahnya nggak banyak itu sebabnya apa?”)“Lahane kurang apik.”  (“Lahannya kurang baik.”) Nanti kita ngajak, pengurus pertanian itu. Kalo sekarang modelnya ada, dulu mantri tani kalo sekarang PPL [Penyuluh Pertanian Lapangan] itu. … “Nandur jagung ngene-ngene____uripe semene___Kudu iki, kudu dioncori, kudu iki.” (“Tanam jagung begini-begini ____hidupnya segini _____Harus ini, harus diberi obor, harus ini.”) Nah, terus itu dicobo (dicoba)” (Riani, Solo, 15/4/05).

Menurut Sita, pengurus Gerwani Cabang Cilacap, yang lebih penting untuk dibahas di adalah tentang aturan-aturan hukum yang berkait dengan kepentingan kaum tani, yaitu Undang-undang Bagi Hasil[11]. Untuk itu, di Cilacap Gerwani membentuk kelompok-kelompok tanam padi sebagai media pendidikan bagi perempuan tani.

“…  karena di sana di desa-desa itu kebanyakan orang tani, kemudian kita bentuk kelompok ini ya, kalo kerja di sawah itu, tandur itu, nanam padi itu kan kita bentuk kelompok-kelompok … [untuk membahas] Soal anu ya, undang-undangnya, kalo menanamnya kan mereka pinter. Kita kan nggak bisa. Ya, undang-undangnya, bagaimana, dia mereka punya kepala kelompok, terus tentang bagi [hasil], ongkosnya berapa, kalo, menuai tu bagi berapa …Ya, kan waktu itu ada yang dibagi 12, yang dapetnya hanya seperdua, ada juga yang anu, seperdua belas. Kita mulai itu…” (Sita, Jakarta, 23/7/04).

Kumpulan juga menjadi media untuk menyosialisasikan hak-hak perempuan dan anak. Tema ceramah yang menurut Saraswati paling menarik perhatian kaum perempuan di Bojonegoro adalah tentang tuntutan pada pemerintah untuk membuat undang-undang perkawinan yang melindungi hak-hak perempuan.

“… kalau kita misalnya kita mengadaken, kalau dulu itu istilahnya bukan seminar ya, ceramah begitulah ya ceramah. … tentang undang-undang perkawinan … tidak semata-semata hanya undang-undang perkawinan tapi di sini kami mengupas tentang sistem feodalisme itu. Jadi ini … yang artinya bisa menggugah [kaum perempuan]” (Saraswati, Jakarta, 21/12/04).

Gerwani bersama-sama Perwari, Bhayangkari, Wanita Katolik Republik Indonesia dan sejumlah organisasi perempuan lain, gigih menuntut penghapusan poligami dan undang-undang perkawinan yang melindungi hak-hak perempuan. Namun sikap Gerwani mendua ketika Soekarno sendiri berpoligami pada 1954. Mereka memilih untuk diam dan tidak terlibat dalam aksi-aksi protes yang dimotori Perwari. Salah satu pertimbangan politik yang terpenting adalah menjaga kepentingan politik PKI[12] yang saat itu sudah sangat bergantung pada Soekarno[13]. Hal ini sempat menimbulkan ketegangan, terutama antara Gerwani dengan Perwari. Namun ketegangan hanya dirasakan di kalangan pimpinan pusat. Di daerah, seperti di Bojonegoro, Saraswati mengatakan bahwa anggota-anggota Gerwani dan Perwari dapat bekerjasama dengan baik.

Atmi, seorang ketua Anak Cabang Gerwani Weru, Sukoharjo, mengatakan bahwa dibanding kasus poligami dan perceraian, praktik mengawinkan anak perempuan di bawah umur secara paksa lebih mudah ditemui di daerah kerjanya. Namun Gerwani kesulitan menangani kasus-kasus seperti ini karena dipandang sebagai urusan internal keluarga. Yang mereka lakukan adalah terus-menerus mengkampanyekan dampak negatif praktik tersebut melalui ceramah atau rapat anggota. Soal undang-undang hak waris yang tidak memperlakukan anak perempuan dan laki-laki secara adil juga menjadi masalah penting di wilayah pedesaan, karena berakibat rendahnya kepemilikan tanah di kalangan perempuan tani. Topik ini juga mewarnai rapat anggota atau ceramah di daerah Atmi. Namun di luar berkampanye, Gerwani masih kesulitan mengatasi kasus-kasus bagi waris yang tidak adil ini.

Di luar ceramah tentang hak-hak perempuan, kumpulan juga diisi dengan ceramah tentang urusan kerumahtanggaan, seperti cara merawat anak, atau kursus-kursus keterampilan. Kursus keterampilan diselenggarakan atas instruksi DPP, namun pelaksanaannya bergantung pada keputusan rapat anggota dan pengurus tingkat ranting maupun pada potensi di kalangan pengurus sendiri. Di Weru, Sukaharjo, misalnya, karena Atmi memiliki kemampuan merias pengantin dan gemar berkesenian, maka dua kegiatan itu yang diselenggarakan. Kursus keterampilan pada intinya bertujuan mendorong kemandirian ekonomi perempuan.

Gerwani mengadopsi gagasan Istri Sedar bahwa perempuan harus bekerja. Di sisi lain, Gerwani tidak mempersoalkan pandangan yang menganggap perempuan-lah penanggung jawab utama rumah tangga betapapun mereka mengecam beban ganda yang membuat perempuan tak punya waktu untuk berorganisasi. Solusi yang ditawarkan Gerwani dalam konteks hubungan suami-istri adalah suami harus membantu istri mengurus rumah tangga. Dalam konteks perburuhan, Gerwani menuntut pendirian tempat-tempat penitipan anak yang layak dan peningkatan upah. Sejalan dengan penerimaan terhadap kodrat perempuan dalam rumah tangga, Gerwani selalu mengupayakan agar perempuan bisa tetap aktif berorganisasi tanpa meninggalkan kewajiban rumah tangga,

Menciptakan Ruang Partisipasi Publik bagi Perempuan

Pada 1950, Indonesia baru keluar dari situasi perang. Pemerintah menetapkan peningkatan dan perluasan pendidikan sebagai prioritas pembangunan bangsa[14]. Pendidikan dianggap sebagai prasyarat dasar untuk mencapai kemakmuran dan keadilan sosial di Indonesia[15]. Gerakan perempuan yang sudah berpengalaman melakukan gerakan pemberantasan buta huruf sejak paruh pertama abad 20 segera melibatkan diri dalam proyek nasional ini dengan membangun ratusan, mungkin ribuan, taman kanak-kanak (TK) dan kursus-kursus pemberantasan buta huruf (PBH)[16]. Gerakan perempuan menambahkan kepentingan mereka, yaitu memajukan kesejahteraan perempuan dan anak-anak, di dalam tujuan gerakan pendidikan nasional.

Gerwani, sebagai bagian dari gerakan perempuan, terlibat dalam gerakan pendidikan nasional itu. Seperti telah dikatakan oleh Andhika, “Pemberantasan buta huruf itu memang pekerjaannya [Gerwani]. Sampai di gunung-gunung itu ada” (Blitar, 8/12/00). Gerwani mengklaim telah mendirikan 1.478 TK Melati[17] di berbagai wilayah di Indonesia. Namun lebih dari sekedar memajukan kesejahteraan perempuan dan anak-anak, Gerwani memaknai keterlibatan mereka sebagai perwujudan dari hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk berpartisipasi dalam bermasyarakat dan menentukan arah kehidupan berbangsa. Arah yang ingin dituju Gerwani adalah menuntaskan akar dari kebodohan dan kemiskinan kaum perempuan sendiri, yaitu feodalisme dan sisa-sisa kolonialisme. Oleh karena itu, mereka tidak hanya berhenti pada menyelenggarakan TK dan kursus PBH, tapi juga melakukan aksi-aksi pembelaan terhadap kaum tani dan buruh, dan bersama-sama dengan organisasi-organisasi perempuan lainnya menuntut undang-undang perkawinan yang lebih demokratis. Mereka juga menuntut pencabutan Inlandsche Gemeente Ordonnantie No. 212 yang melarang perempuan menjadi kepala desa.

TK Melati dan Kursus PBH

Betapapun pendirian TK Melati dan kursus PBH merupakan instruksi dari DPP Gerwani, namun pelaksanaannya diserahkan pada pengurus ranting setempat. Pengurus ranting seringkali melibatkan pihak kelurahan dan anggota-anggota masyarakat lain untuk menyediakan tempat dan peralatan TK. Demikian cerita Riani tentang pendirian TK Melati di kampungnya:

“Ceritanya gini. Saya, guru SD negeri Purwodiningratan. … karena melihat situasi kampung ini anak-anak banyak terlantar tidak ada yang mengasuh, pada waktu itu kebanyakan anak bakul-bakul ikan, bakul daging, prembé, orang buruh, ha anak-anak itu keliaran. Terus ada kesempatan, dan, bersama, sama lalu mendirikan taman kanak-kanak. … Ya taman kanak-kanak ini sederhana sekali. Memang kumpulan dari, orang-orang itu. Alatnya juga sederhana sekali. Mungkin dulu mejanya ya meja sederhana, dan gurunya aja, saya sore, pagi mengajar di SD negeri. Itu guru perjuangan hanya, kita peduli lingkungan jadi ndak ada yang membayar ndak apa. … terus anak-anak itu ditampung di itu dekat kelurahan itu di Pokoso itu, ada rumah kosong, terus untuk taman kanak-kanak. … Satu klaas (kelas). Tapi kan karena anak-anak banyak sekali ya, itu anak-anak ya, pokoknya, sepertinya ya kalo, seperti sekarang itu sudah semua teratur itu belum teratur seperti playgroup seperti bermain bersama daripada ndak dipiara. … [Bangunan TK di rumah kosong] Pemilik kelurahan… Ya bangunannya, engkrek-engkrek itu. … Mejanya meja sak adanya, kursinya, dingklik. …Itu ya orang, orang yang partisipasi. Dadi, dari orang tua murid itu ada, dari kelurahan ada, ya siapa yang tergerak hatinya yang memberi” (Riani, Solo, 19/4/05).

Gerwani di desa tempat tinggal Mimi, anggota Gerwani Solo, mengadakan penggalangan dana dengan menyewa rombongan wayang dan menjualnya tiket pertunjukannya untuk mendirikan TK Melati. Uang hasil penggalangan dana kemudian dipergunakan untuk membeli berbagai peralatan TK. Sementara untuk tempat mereka menggunakan rumah salah satu warga di kampung itu. Untuk pendirian kursus PBH, prosesnya tidak serumit pendirian TK. Demikian Jermini:

“…jadi [awalnya] hanya bikin aris-arisan gitu, biar ya, artinya kita kumpul … [anggota arisan] yang buta huruf, ibu bikin kartu sekolah itu ya, ibu langsung yang ngajar, ah gitu ya biar mulai, maklum, ya, walaupun dia bukan Gerwani, ibu, semua silakan untuk belajar ya. Ibu … Pinjam tempat di … salah satu rumah, tapi dia luas tempatnya, di sana ibu. Minjem, pertama ibu minjam bangku, bangku sekolah dengan Pak Nasin namanya, anggota Front Nasional, kebetulan dia juga punya sekolah, terus pinjam sepuluh untuk orang-orang belajar, buta huruf itu” (Jermini, Denpasar, 17/8/00).

Selain rumah-rumah orang yang berhalaman luas dan bangunan milik kelurahan, Gerwani juga seringkali menyelenggarakan TK Melati atau kursus PBH di bangunan sekolah. Sita menuturkan, “waktu itu juga, banyak ya, guru-guru yang jadi anggota Gerwani jadi apa, memberikan bantuan gitu. Minjamkan ruangan [kelas], juga” (Jakarta, 23/7/04).

Murid-murid TK, seperti telah disebutkan oleh Riani dan Mimi,  adalah anak-anak desa setempat, terutama yang berasal dari keluarga miskin. Aturan tentang biaya sekolah berbeda-beda antara satu TK Melati dengan TK Melati yang lain, mulai dari hanya gratis hingga membayar dalam jumlah kecil. Seperti juga peraturan tentang biaya sekolah, aturan tentang honor guru juga berbeda-beda. Sebagian TK Melati tidak memberikan honor sama sekali pada guru. Sebagian lain memberi honor seadanya. Namun secara umum ada keyakinan di kalangan guru TK Melati bahwa mereka sedang berjuang sehingga honor dipandang bukan faktor penting. Atmi yang mengajar di salah satu TK Melati di mengatakan:

“Wong (orang) berjuang ya ndak pake anu (honor). Terserah yang memberi ya [tertawa]. Menurut pemasukan itu nanti terus di, ambil untuk kebutuhan pendidikan itu ya, wis (sudah), terserah pengurus Gerwani yang memberi” (Atmi, Solo, 12/4/05).

Gerwani merekrut tenaga-tenaga guru untuk kursus PBH dan TK Melati terutama dari kalangan anggotanya sendiri. Mereka juga mengambil tenaga lulusan-lulusan baru sekolah guru yang sebagian di antaranya adalah anggota Pemuda Rakyat. Syarat untuk menjadi tenaga pengajar dalam kursus PBH dan TK Melati yang diselenggarakan Gerwani tidak terlampau berat. Perempuan yang sudah pernah duduk di bangku SMP, betapapun tidak lulus, bisa menjadi guru kursus PBH dan TK Melati. Raja, anggota Gerwani Tenggarong yang menjadi guru PBH misalnya, berhenti di tahun kedua SMP. Menurut Sita, Gerwani tidak mampu membayar tenaga guru profesional. Oleh karena itu mereka mengandalkan anggota-anggotanya yang pernah sekolah guru atau yang punya waktu luang. Untuk itu, Gerwani menyelenggarakan kursus guru TK bagi calon-calon yang bukan lulusan sekolah guru. Karena para guru secara umum berstatus  relawan, maka TK Melati rata-rata hanya bisa mempertahankan guru yang sama selama satu tahun. Namun sampai saat ini saya belum menemukan TK Melati yang terpaksa ditutup karena tidak ada tenaga pengajar. Umumnya sebelum berhenti mengajar, mereka sudah lebih dulu mencari pengganti.

Bagi sebagian perempuan, aktivitas mengajar memberi mereka ruang untuk mengekspresikan diri di luar kehidupan rumah tangga dan membuat mereka merasa dirinya berarti, terlebih lagi guru pada masa itu dianggap sebagai jabatan terhormat. Sumirna, anggota Gerwani asal Klaten, tidak bisa melanjutkan SMP setelah lulus karena harus membantu pekerjaan ibunya yang sakit-sakitan. Pada awal tahun 50-an ia menikah dengan pria yang dipilih oleh orang tuanya, sembari aktif di Gerwani. Ia dan sejumlah rekannya menjadi guru kursus PBH di beberapa desa dan juga guru TK. Sumirna menuturkan:

      “…kan saya dulu di tempat saya itu ngajar TK, lajeng  (kemudian) buta huruf. Lalu di sini sementara ya TK, lalu buta huruf-buta huruf itu. Lalu di sana sudah banyak yang [bisa] membaca-nulis. … kalau saya ke tempat bapak [orang tua] itu ya semua muji-muji. Wong dulu secara istilahnya ditinggali kepinteran, dipuji-puji saya” (Sumirna, Klaten, 22/7/00).

Tidak semua guru TK Melati adalah anggota Gerwani. Pada 1959 Supariah baru lulus dari sebuah SGB di Lampung. Gerwani Lampung merekrutnya untuk menjadi guru di TK Melati yang mereka dirikan. Keterlibatannya sebagai guru TK Melati itu mendorongnya untuk memasuki lebih jauh kehidupan berorganisasi.

 “…saya selesai SGB itu tahun 1959. Tahun ajaran 1959 ke 1960 saya diperbantukan, sudah diterima mengajar di SD [maksudnya TK] Melati, usaha punya ibu-ibu Gerwani. Karena saya sangat butuh pekerjaan dan saya kepengen bekerja, ya di mana saja saya terima. Di situlah saya mulai mengenal orang-orang yang progresif-progresif, orang yang mengenal organisasi-organisasi. Di situlah mulai terbuka. Jadi, bagaimana kesengsaraan yang saya sudah lalui itu diakibatkan oleh siapa. Dan saya itu rasanya bangkit semangat untuk mengikuti kemajuan-kemajuan atau ingin mengikuti progresif seperti ibu-ibu. Maka itulah kami mengenal, masuklah kami  ke organisasi, pertama saya masuk ke Pemuda Rakyat” (Supariah, Lampung, 26/2/01).

Selain aktif dalam kegiatan Pemuda Rakyat, ia kemudian juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan pendidikan yang diorganisir oleh LPN (Lembaga Pendidikan Nasional)[18]. Supariah tergolong paling lama menjadi guru TK Melati, yaitu sejak 1959/60 hingga 1965.

Rupiarti punya cerita lain lagi. Ia berhenti sekolah di tahun pertama SMP. Karena punya pengalaman mengajar dalam kursus pemberantasan buta huruf yang diselenggarakan pemerintah Lampung, Gerwani merekrutnya untuk menjadi guru TK Melati. Sebelum itu, Rupiarti harus mengikuti kursus guru TK selama setengah bulan di Jakarta.

“… saya sekolah SD selesai tahun 1960 … terus saya ikut aktif – istilahnya pada tahun-tahun itu pemberantasan buta huruf yang diadakan oleh pemerintah saya ikut aktif, istilahnya mempelajari atau memberikan pelajaran kepada orang-orang tua yang ingin bebas buta huruf. … Terus sampai tahun – istilahnya saya memang saya masuk sekolah, istilahnya lanjutan pertama hanya enggak sampai selesai – saya hanya sampai satu tahun di situ, terus akhirnya saya keluar, karena jauhnya sekolah dari kampung yang tempat saya tinggal. Dari situ tahun 1962 saya pernah diikutsertakan …[dalam] training center. … ke Jakarta, hanya setengah bulan. … untuk [menjadi] guru TK. … Dari situ saya ikut-ikut mengajar di TK Melati”(Rupiarti, Lampung, 26/2/01).

Setelah setahun mengajar di TK Melati, Rupiarti dianggap sudah punya cukup pengalaman dan diminta menjadi guru bantu di sebuah SD negeri.

TK Melati, dalam istilah Saraswati, berlangsung ‘ala kadarnya’. Gerwani lebih memilih untuk menyelenggarakan institusi pendidikan yang murah, dan dengan demikian bisa meluas, namun bisa diakses oleh masyarakat miskin, dibanding sekolah dengan peralatan lengkap namun hanya bisa dijangkau oleh kelompok masyarakat yang mampu membayar mahal. Riani menekankan bahwa yang penting adalah bagaimana mendorong untuk memahami bahwa belajar adalah proses yang menggembirakan, dan membangkitkan rasa kebangsaan dan solidaritas di antara sesama rakyat dalam diri anak melalui pelajaran budi pekerti.

Merefleksikan Perubahan dan Penghancuran

Peristiwa 1965 menghancurkan proyek pendidikan politik yang sedang dibangun Gerwani di kalangan perempuan. Anggota-anggota Gerwani diburu, sementara kantor-kantornya dirusak atau dibakar. Rumah Jermini di Denpasar yang sekaligus berfungsi sebagai tempat kegiatan organisasi-organisasi kiri dibakar. Rumah Andhika di Blitar yang sekaligus berfungsi sebagai kantor cabang Gerwani dirusak pada pertengahan Oktober 1965.

“Saya dicegat Pemuda Rakyat, “Bu, jangan pulang rumah ibu sudah dijaga dan dirusak sama tentara.” … karena ada nama board-nya … kantor Gerwani. … Ya. Gerwani Kota. Kantornya di rumah saya. … Rumah saya itu dihancurkan, papan nama itu okrek-okrek, ramai. … meja-meja itu dirusak, dihancurkan. … Meja tulis yang tebal itu juga pokoknya dihancurkan, perkakas-perkakas dihancurkan”(Andhika, 8/12/00).

Andhika, dengan membawa anak-anaknya, hidup berpindah-pindah di rumah ke rumah, dari kota ke kota, dan bahkan bersembunyi di wilayah-wilayah pegunungan untuk menyelamatkan diri. Untuk bertahan hidup, ia berjualan apa saja. Ia ditahan dua kali. Yang pertama selama tiga bulan. Sedang yang terakhir selama 10 tahun, mulai 11 Juli 1968 hingga 1978. Peristiwa 1965 menghentikan aktivitasnya, baik sebagai anggota Gerwani dan SBR, anggota DPRD Tk. II Blitar maupun sebagai sekretaris Gabung Organisasi Wanita tingkat kabupaten.

Penghancuran TK Melati berjalan bersamaan dengan penghancuran Gerwani. Demikian pula, militer dan kelompok-kelompok massa sipil yang diorganisirnya memburu guru-guru TK Melati yang sebenarnya tidak seluruhnya anggota Gerwani. Pada 15 Oktober 1965, Kodam II Bukit Barisan melaporkan perusakan TK Melati di Medan Baru oleh massa[19]. Riani menutup TK Melati di kampungnya di Solo dan menyerahkan seluruh peralatan dan perlengkapan TK kepada pihak kelurahan. Ia menuturkan, “ya, harus diserahkan lha kalo tidak, [dianggap] tidak menyerah nanti” (Solo, 19/4/05). Rumah Sugianti di Kebumen yang menjadi tempat KGTK (Kursus Guru TK) Melati dan pondokan bagi calon-calon guru dibakar oleh militer bersama-sama massa. Anggota-anggota militer melakukan pelecehan seksual terhadap para calon guru TK Melati yang ditampung di rumah itu. Menurut Suprapti, di wilayahnya di Lampung, banyak guru perempuan anggota Gerwani dan organisasi-organisasi lain maupun pengajar di TK Melati menjadi korban perkosaan komandan Buterpra yang menangkapi mereka, termasuk dirinya sendiri. “… Pokoknya asal anak gadis maupun ibu-ibu yang guru SD Titipasan, SD-SD biasa, SD Negeri yang PGRI Non Vaksentral kayak gitu, kena perkosa dan guru-guru TK Melati mengalami perkosaan,” tutur Suprapti (Lampung, 26/2/01).

Peristiwa 1965 memaksa sebagian mantan aktivis Gerwani untuk mengingkari sejarahnya sendiri Setelah Gerwani hancur, sebagian dari anggotanya merasa trauma dan berusaha menyelamatkan diri dan keluarganya dengan menutup jejak keterlibatan mereka dalam organisasi itu. Wiroatmo yang terakhir menjadi ketua ranting saat diwawancarai mengatakan ia tidak paham sama sekali kegiatannya di Gerwani:

“…saya orang bodoh ya nggak jadi apa-apa, gitu. Cuma menyetujui lah gitu.  … saya itu karena tidak bisa menulis, membaca, ya dulu itu belum lancar lah. Jadi ada yang bicara sendiri, ada yang merencanakan itu, saya cuma setuju aja” (Yogyakarta, 13/7/00).

Bahkan Wiroatmo berusaha untuk menjauhkan diri dari ingatan tentang kursus masak yang diselenggarakan Gerwani. Ia mengatakan, “… pernah diajarkan masak tapi bukan di sini, di situ di cabang. Cuma ikut-ikut saja, kalau masak ini, ini…, ini…, gitu,”  (Yogyakarta, 13/7/00). Beberapa perempuan lain berusaha memutus hubungan dengan rekan-rekannya sesama anggota Gerwani dan menarik diri dalam kesibukan mengurus keluarga. Akan tetapi, apa yang berhasil dicapai oleh Gerwani selama 15 tahun masa hidupnya? Apa yang hilang setelah Peristiwa 1965?

Saraswati, terakhir, memiliki posisi sebagai anggota DPD Gerwani Jawa Timur. Saat merefleksikan pengalamannya, mengatakan bahwa Gerwani saat itu sedang berupaya mendidik kaum perempuan untuk memahami akar persoalan yang dirasakan rakyat. Betapapun mencita-citakan perempuan yang sadar politik, tapi Gerwani belum sampai pada tahap merumuskan: politik perempuan.

“… saya kira kalau sudah ditelusuri betul-betul itu, memang yang ada  itu memang semangat dan kesetiaan. Saya kira yang jelas saja misalnya, waktu itu soal politik itu ya belum mengerti, gitu. … tentang kolonialisme, tentang imperialisme … bisa kita bawa .. .dalam pertemuan-pertemuan misalnya ada konferensi anak cabang …. yang dateng kan ranting-ranting, nah itu kita sampaikan ke situ. Kita meningkatkan kesadaran baru tahap begitu saja. Jadi apa ya … belum sampai detail, politik lalu bisa dibahas … ini mesti harus punya politik yang bagaimana, untuk membawa bangsa dan negara ini bagaimana, gitu. Jadi waktu itu ya masih, ya kenyataannya masih begitu … Kalau saya renungkan, sekarang ini memang … apa ya sebenarnya bukan pekerjaan yang ringan untuk mengangkat atau mengungkap hal-hal yang dirasakan oleh rakyat khususnya kaum perempuan. Nah ini untuk mengungkap kan nggak bisa … kalau hanya, apa itu, suatu kelompok gitu. … kalau ada kendaraannya yang konkret gitu, kayak dengan kendaraan ini, kita akan bisa  menjelaskan sesuatu secara luas” (Saraswati, Jakarta, 5/2/05).

Saraswati ditahan pada 1968 dan dibebaskan pada 1979 tanpa pernah diadili. Suaminya divonis hukuman mati dan meninggal karena sakit jantung di LP Pamekasan. Setelah peristiwa empat anaknya hidup terpisah. Seorang anak perempuannya hilang. Melihat kenyataan sekarang, Saraswati menilai persoalan rakyat belum selesai.

“… saya menganggap bahwa perjuangan untuk melenyapkan penindasan, artinya mengangkat rakyat supaya memiliki derajat yang layak sebagai warga negara Indonesia, ini masih belum tercapai. Karena itu, ya, apapun yang terjadi … saya memang tetep setia kepada ini, organisasi yang sekarang saya bernaung …” (Saraswati, 21/12/04).

Citra menjadi anggota Gerwani salah satu ranting di Sukaharjo. Ia selalu bercerita dalam konteks seluruh organisasi kiri. Saat itu organisasi-organisasi kiri, menurutnya, sedang memperjuangkan dan membela hak orang miskin untuk hidup layak. Hak untuk cukup makan, bisa mengakses layanan kesehatan dan sekolah, bisa bertempat tinggal dengan tenang, dan hidup bermasyarakat.

“Jenenge membela nasib wong cilik, mongko wong iku hake__(namanya membela hak orang kecil, apalagi orang itu haknya)___ hidup layak, haknya hidup layak kan. Hidup layak itu ya bisa menyekolahkan anaknya, bisa, kalau  sakit ya bisa berobat, bisa gotong-royong dengan tonggo teparo. Ya, pokoknya kebutuhan  hiduplah. Bekerja ada  pekerjaan untuk hidup bisa. Tuntutan rakyat  kan hanya itu, apa mau beli kereta api? Ndak ada [tertawa]. Ya kalau itu sudah merata, ah rakyat  tidak akan memberontak. Tidak. Tapi  kalau rakyat hidupnya sudah, alah sudah tidak anu, layak, hidup layak saja, tidak usah hidup yang… yang layak saja ndak bisa. Apalagi penderitaan  gusur-gusuran wah kalau saya mendengar, habis  ini belum selesai masalahnya nanti ganti  kok terus menerus. … Opo meneh (apa lagi), saya mendengar sekolahan  digusur. Waduh, rasa-rasanya ya, Tuhan, saya minta  [tertawa] panjang hidup biar tahu sejarah…” (Ibu Citra, Sukaharjo, 9/8/04).

Baginya, Peristiwa 1965 berarti hilangnya pembela kaum tani:

“… [kaum tani] sekarang sengsara.  Anune, hargane njukuk (mengambil) luar negeri, kene ciloko (sini celaka), apa itu yang  menyebabkan, rabuke (pupuknya) ya dipalsu, kan sudah  waduh … sengsara pokoknya. Dulu dituntut sungguh. Sekarang ndak ada yang membela.  Siapa yang membela? … [Dulu] Ada tukang mbela itu.  Ya sukarelawan gini, tapi setiap detik itu bawaannya itu buku hukum itu. Jadi ndak takut. Bukan lulusan hukum tapi orang-orang yang itu, yang hukum ya terus  hukum terus, berani menghadapi___ Ini kalau ada masalah soal tani apa gitu, ada di hukum sana___ tapi  orangnya itu banyak___ di sana misalnya ada Gestok, ada yang melenceng gitu, rakyatnya sudah, “Hemmmmm…,” gitu itu sudah suaranya sudah…” (Ibu Citra, Sukaharjo, 9/8/04).

Citra sudah memiliki sembilan anak ketika Peristiwa 1965 terjadi. Akhir Desember 1965 suaminya yang bekerja sebagai pembuat badge dan anggota DPRD Tingkat II dari F-PKI ditahan, dan baru dibebaskan dua tahun kemudian. Ia beruntung karena hanya sempat diinterogasi tanpa ditahan. Namun selama dua tahun itu ia harus mengambil alih pekerjaan suaminya agar bisa bertahan hidup.

Ia meyakini bahwa dengan banyaknya persoalan yang dihadapi, masyarakat tidak akan tinggal diam:

“Tapi ora isa (tidak bisa) hilang. Idiologi ora iso ilang, ya ijek  maneh (tidak bisa hilang, ya masih lagi), masih lama maneh. Selama  kamu tidak adil, dunia sini, mesti, iya tho? Itu bukan benihnya  tukul (tumbuh) sendiri. Orang itu kalau menderita  tukul sendiri, iya tho? Apa diajani (diajari) orang  nggak? Misalnya Buruh, “Ini kok ora mudun,  piye-piye (kok tidak turun, gimana-gimana), iya saya maju.” Itu kan tukul sendiri kan itu haknya. Bukan PKI-nya, bukan. PKI itu sudah mati, sudah ndak ada. Tapi memang tukul sendiri. Wong tani kuwi nek digawe rugi (Orang tani itu kalau dibuat merugi), itu bingung mesti” (Ibu Citra, Sukoharjo, 9/8/04).

Bagi perempuan-perempuan yang sudah terbiasa berorganisasi, larangan untuk beraktivitas dirasa sebagai bentuk penyiksaan. Srigati mengatakan bahwa selama ini otaknya beku karena aktivitasnya dibatasi, baik oleh pemerintah maupun oleh keluarga. Atmi memutuskan untuk ikut PKK (Program Kesejahteraan Keluarga), organisasi bentukan Rezim Orde Baru untuk mewadahi perempuan-perempuan desa:

“Jadi [tertawa] saya itu ya wanita seperti kamu-kamu [ibu-ibu PKK] itu,” saya gituin. Jadi saya itu ya harus andil di masyarakat itu apa kegiatan masyarakat saya ikut. Saya tidak mau nek (kalo) dijadi, dijadikan wanita minoritas, ndak mau. Jadi saya juga harus ikut ambil bagian di kampung, di masyarakat, itu saya gitu. … Kalo saya tidak masuk ke PKK kan saya tidak tahu perkembangan, wanita-wanita sekarang itu di luar, ibu-ibu korban itu kan saya ndak tahu. … Ya saya korban tapi saya juga masih punya ide kok, saya masih punya gagasan, saya masih ikut membantu. Kaum saya perempuan itu supaya bisa maju” (Atmi, Solo, 12/4/05).

Selama 15 tahun Gerwani memilih untuk bekerja di kalangan perempuan kelas menengah dan miskin. Melalui berbagai media mereka berupaya mendidik perempuan untuk sadar politik dan mampu membela hak-haknya. Dalam perspektif Gerwani, hanya dengan kesadaran politik perjuangan mereka akan sampai pada akar penyebab persoalan perempuan dan rakyat umum, yaitu sisa-sisa kolonialisme dan feodalisme, serta kapitalisme yang terus mengancam. Kesadaran politik Gerwani membedakannya dari organisasi-organisasi perempuan lain. Akan tetapi sampai saat mereka dihancurkan, Gerwani belum selesai merumuskan hasil pergulatan mereka di lapangan menjadi politik perempuan.

---

Kepengurusan PKI di tingkat provinsi

[2]              Gerakan Wanita Indonesia, sebelum 1954 bernama Gerwis (Gerakan Wanita Sedar). Dalam esai ini saya akan memakai kedua nama secara bergantian tergantung pada periode mana yang diacu. Nama Gerwis mengacu pada periode pertengahan 1950 hingga 1954, sedang Gerwani mengacu pada sejarah organisasi perempuan ini sejak 1954 dan seterusnya.

[3]              Uraian mengenai bagaimana Angkatan Darat menyebarkan propaganda hitam terhadap Gerwani bisa dibaca dalam Saskia E. Wieringa, Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia, Cet. 1 (Jakarta: Garba Budaya, 1999a); Stanley, ”Penggambaran Gerwani sebagai Kumpulan Pembunuh dan Setan, Fitnah dan Fakta Penghancuran Organisasi Perempuan Terkemuka”, paper untuk Seminar Sehari ”Tragedi Nasional 1965” yang diselenggarakan oleh Masyarakat Sejarawan Indonesia (Serpong, 8 September 1999).

[4]              Sulami, “Beberapa Pendapat Berdasarkan Pengalaman akan Gerakan Wanita Revolusioner”, 1992, diakses dari situs Rumah Kiri pada …

[5]              Enam organisasi yang berfusi itu adalah Rupindo (Rukun Putri Indonesia; Semarang); Persatuan Wanita Sedar (Surabaya), Istri Sedar (Bandung), Gerwindo (Gerakan Wanita Indonesia; Kediri), Wanita Madura (Madura), dan PPRI (Perjuangan Putri Republik Indonesia; Pasuruan) . Wieringa, 1999a:139?. Perhatikan, tak satu pun organisasi-organisasi itu yang berasal dari pusat-pusat pemerintahan saat itu, Jakarta maupun Yogyakarta. Namun tiga organisasi di antaranya berasal dari kantung-kantung pergerakan nasional paruh pertama awal abad 20: Semarang, Bandung dan Surabaya. Yang paling menarik, dua organisasi perempuan berasal dari dua daerah, Madura dan Pasuruan, yang, sejauh pengetahuan saya,  hampir tidak pernah terbicarakan dalam sejarah pergerakan nasional maupun sejarah pergerakan perempuan.

[6]              Wieringa 1999a: 142?

[7]              Gerwani hanya menetapkan batasan umur 16 tahun atau sudah menikah untuk menjadi anggotanya.

[8]              Wieringa, 1999a: 142-143

[9]              Artinya anggota-anggota Gerwani yang terpilih sebagai anggota DPR, baik melalui F-PKI, diantaranya Salawati Daud, Mudigdo, Suharti Suwarto, Suwardiningsih; melalui Golkar, diantaranya Kartinah Kurdi; melalui Franksi Pembangunan non-Partai, Umi Sardjono.

[10]           Salah satu pendiri Gerwis, mantan walikota Makassar pada 1950an, anggota parlemen dari F-PKI.

[11]           1959

[12]           Gerwani berhasil memaksa PKI untuk menerima prinsip monogami untuk kader-kadernya.

[13]           Untuk keterangan lebih lanjut tentang hal ini lihat Wieringa (1999a: 115-118); Martyn (2005: 134-137)

[14]           Pemerintah mengalokasikan 16% anggarannya untuk pendidikan (Woodsmall 1960: 198 dalam Martyn, 2005: 230, catatan kaki no. 1). Angka ini dua kali lipat dari anggaran pendidikan pemerintah 1998/99. Pada 1999/2000, anggaran pemerintah bidang pendidikan turun menjadi 6,7% (Darmaningtyas, Pendidikan pada dan setelah Krisis, Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis, Cet. 1, Jakarta: LPIST bekerjasama dengan Pustaka Pelajar,  September 1999).

[15]           M. Hutasoit, Compulsory Education in Indonesia, Netherlands: Unesco, 1954: 107.

[16]           Pada 1940, 90% rakyat Indonesia buta huruf. Proporsi perempuan dalam populasi melek huruf hanya sebesar 25% (Harahap, 1959, dalam Martyn, 2005: 82). Pada 1961, proporsi peremppuan dalam populasi melek huruf meningkat menjadi 34,1%. Sekitar 30% perempuan yang melek huruf tidak pernah bersekolah formal. Kemungkinan besar mereka mengikuti kursus pemberantasan buta huruf yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi perempuan (Nitisastro 1970, dalam Martyn, 2005: 86.

[17]           Harian Rakyat, 11/6/64, dalam Wieringa, 1999a: 415.

[18]           organ di bawah PKI yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan masyarakat, seperti Panti Pengetahuan Rakyat (setingkat SD), Balai Pengetahuan Rakyat (setingkat SMP) dan Mimbar Pengetahuan Rakyat (setingkat SMA) yang setara dengan sistem Kejar Paket A, B dan C saat ini. LPN juga mendirikan sejumlah akademi, diantaranya Aliarcham, Bahtaruddin (sosial-politik), Egom (bidang pertanian), Harjono (bidang perburuhan).

[19]        Puspen AD, Fakta-fakta Persoalan Sekitar Gerakan 30 September, ?: 181-182

sumber

Perempuan dan Anak 03:31